TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 38 Tahun 2022) = Judicial Review of Tax Imposition on Battery-Based Electric Motorized Vehicles (South Sulawesi Governor Regulation No. 38 of 2022)

ABSTRAK ANDI MUHAMMAD LUTFI NURDIN (B021191077). “Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Terhadap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 38 Tahun 2022)” Dibimbing oleh Eka Merdekawati Djafar selaku Pembimbing Utama dan Ariani Arifin selaku Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis terkait pengaturan perpajakan terkait penggunaan kendaraan bermotor tenaga listrik berbasis baterai dan menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 38 Tahun 2022. Penelitian ini ialah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan & Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 38 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022,) bahan hukum sekunder, (buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya), dan bahan hukum tersier, (buku, jurnal dari disiplin ilmu non-hukum). Keseluruhan bahan dianalisis secara preskriptif ke dalam bentuk kalimat, dengan melakukan analisis secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 38 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama terkait Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai merupakan produk hukum yang sah dan mengikat karena dibuat oleh lembaga yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku serta memiliki akibat hukum atas penghindaran pembayaran pajak baik secara administrasi dan pidana. Aturan ini harus dipatuhi oleh masyarakat karena telah melalui proses legislasi yang sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keyword : Hukum Pajak; Pajak Motor Listrik