HAPSARI, NANDA FEBRIALITA AYU (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PERTAMBANGAN MARMER DI BONTOCANI KABUPATEN BONE = JURIDICIAL REVIEW OF MARBLE MINING LICENSING IN BONTOCANI BONE DISTRICT. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/41377/1.hassmallThumbnailVersion/B021181346_skripsi_23-08-2024%20cover1.jpg)

B021181346_skripsi_23-08-2024 cover1.jpg
Download (229kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B021181346_skripsi_23-08-2024 bab I-II(FILEminimizer).pdf
Download (969kB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B021181346_skripsi_23-08-2024 dp(FILEminimizer).pdf
Download (211kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B021181346_skripsi_23-08-2024(FILEminimizer).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
NANDA FEBRIALITA AYU HAPSARI (B021181346), TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PERTAMBANGAN MARMER DI BONTOCANI KABUPATEN BONE, (Dibimbing oleh HAMZAH HALIM sebagai Pembimbing I dan MUHAMMAD ZUFAN HAKIM sebagai Pembimbing II). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pemberian izin pertambangan batu marmer dan untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap salah satu perusahaan tambang yang ada di kabupaten bone. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Jenis dan sumber data, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, data instansi, dan pemberitaan media yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengawasan atas pemberian izin terhadap perusahaan tambang masih lemahnya terkait pengawasannya seharusnya dalam pemberian izinnya harus berlandaskan dengan peraturan yang berlaku. Hakikatnya seharusnya para pejabat yang menerbitkan surat rekomendasi atau izin (RTRW) dalam hal ini ialah pejabat daerah Kabupaten Bone semestinya tidak mengeluarkan izin atau RTRW nya di karenakan tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat 4 Perda Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032, dalam pasal ini telah dijelaskan secara tegas bahwasannya Kecamatan Bontocani adalah wilayah rawan longsor yang dimana perusahaan PT. Emporium Bukit Marmer ini berada dalam wilayah Kecamatan Bontocani. (2) Penjatuhan sanksi pemegang izin perusahaan tambang bukit marmer belum pernah dikenakan sebuah sanksi yang seharusnya diberikan sanksi karena akibat dari melakukan sebuah aktifitas penambangannya ini sudah menimbulkan longsor di sejumlah titik dekat lokasi pertambangan. Permasalahan ini juga sudah di atur dalam Pasal 34 ayat 4 Perda Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032, dalam pasal ini telah dijelaskan secara tegas bahwasannya Kecamatan Bontocani adalah wilayah rawan longsor.
Keyword : Pertambangan, Pengawasan, Sanksi.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Mining, Supervision, Sanctions. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara |
Depositing User: | Rasman |
Date Deposited: | 11 Jan 2025 14:19 |
Last Modified: | 11 Jan 2025 14:19 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/41377 |