Analisis Hukum Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara = LEGAL ANALYSIS OF THE GOVERNANCE SYSTEM OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF NUSANTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dan mengetahui pengawasan pemerintahan daerah IKN tanpa adanya lembaga legislatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum dan hasil penelitian hukum yang berkaitan tentang objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pada Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan dengan jelas bahwa dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, Kepala Otorita IKN akan diberikan kuasa sebagai pengguna anggaran/barang. Dan kemudian setelah dilakukannya pemindahan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN. Kepala Otorita akan diberikan kuasa pengelolaan keuangan daerah. Yang mana jika merujuk pada UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, Pengguna anggaran/barang ialah menteri dan pengelola keuangan daerah ialah kepala daerah. Yang menjelaskan kedudukan Otorita IKN bergantung dengan tupoksi yang sedang dikerjakan. 2) mengingat salah satu sumber pendanaan untuk IKN bersumber dari APBN dan kedudukan Otorita IKN setingkat dengan kementerian, maka pengawasan akan dilakukan oleh DPR RI, melihat ada banyak pasal yang menyebutkan peran DPR di dalam UU IKN dan perubahannya. DPR melalui alat kelengkapan dewannya yang menangani bidang legislasi akan memantau dan meninjau pelaksanaan dari UU IKN sedangkan dewan yang menangani bidang pemerintahan akan mengawasi, memantau dan meninjau penyelenggaraan pemerintahan daerah IKN.

Keyword : Pemerintahan Daerah Khusus IKN; Kedudukan Otorita IKN; Pengawasan Otorita IKN