TINJAUAN NORMATIF SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) TENTANG LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) = NORMATIVE REVIEW OF THE JOINT DECREE (SKB) ON THE PROHIBITION OF ACTIVITIES, THE USE OF SYMBOLS AND ATTRIBUTES AND THE CESSATION OF ACTIVITIES OF THE ISLAMIC DEFENDERS FRONT (FPI)

Astri Rustriani (B021171323). Tinjauan Normatif Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Dibimbing oleh Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H,.M.H sebagai Pembimbing Utama dan Fajlurrahman Jurdi, S.H,.M.H sebagai Pembimbing Pendamping. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut kedudukan dan akibat hukum Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) berdasarkan ketentuan pembentukan Peraturan perundang- undangan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang- undangan. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer berdasarkan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dan bahan bacaan lainnya. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode studi kepustakaan. Data tersebut disusun secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menujukkan bahwa,1) Kedudukan hukum Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan serta kedudukan hukumnya dalam sistem hukum indonesia adalah sah. Meskipun bukan merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan akan tetapi keberadaan SKB disebutkan dalam UU No 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan sehingga secara tidak langsung menjadi bagian atau kaitan dari UU tersebut. 2) Akibat Hukum terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembubaran Front Pembela Islam (FPI) merupakan dasar penetapan pemerintah dalam mencabut legalitas badan hukum ormas FPI sehingga ormas FPI secara resmi dinyatakan bubar. Mengacu pada Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat, pembubaran Ormas dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan pasal 68,70,71. Namun pada Undang-Undang terbaru Ormas yaitu Undang-Undang N0.16 Tahun 2017 tentang Organasasi Kemasyarakatan sudah tidak melalui proses pengadilan melainkan dapat dibubarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 60 dan 61.

Keyword : Keputusan Bersama, Organisasi Kemasyarakatan, FPI