Implikasi Hukum Peraturan Bupati Takalar Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Takalar = Legal Iimplications Of Takalar Regent Regulation On Prevention Of Child Marriage On Marriage Dispensation Application At Takalar Religious Court

Andi Dian Ramadhani Febrianti, (B012212040). Implikasi Hukum Peraturan Bupati Takalar Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Takalar. Dibimbing oleh Musakkir, dan Andi Tenri Famauri Rifai.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Peraturan Bupati Takalar mengenai pencegahan perkawinan usia anak terhadap permohonan dispensasi kawin dan peran Pengadilan Agama Takalar dalam upaya pencegahan permohonan dispensasi kawin.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Takalar, KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara, KUA Kecamatan Pattallassang, KUA Kecamatan Mangarabombang, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) bidang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaruh Peraturan Bupati Takalar tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Takalar telah berhasil secara signifikan menekan angka perkawinan usia anak. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah surat penolakan kehendak kawin di KUA, serta pengurangan permohonan rekomendasi izin kawin di P2TP2A Kabupaten Takalar. Meskipun belum sepenuhnya berhasil mencegah praktik perkawinan usia anak, terutama yang dilakukan tanpa dispensasi kawin dari pengadilan agama atau melalui perkawinan siri’ yang masih kerap dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat. Peraturan ini telah menunjukkan dampak postif dengan mengurangi jumlah kasus perkawinan usia anak yang tercatat. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan dalam menekan angka perkawinan usia anak, meskipun upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mengatasi tantangan yang tersisa. (2) Peran Pengadilan Agama Takalar dalam upaya pencegahan permohonan dispensasi kawin telah sesuai dengan Undang-undang Peradilan Agama. Peran persuasif hakim tetap diutamakan melalui pemberian nasihat dalam persidangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara permohonan dispensasi kawin yang dicabut oleh pemohon atas pertimbangan hakim, meskipun terdapat permohonan yang dikabulkan dengan alasan sangat mendesak. Namun, permohonan yang dikabulkan tersebut harus disertai dengan bukti kuat yang mendukung, seperti surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau dokter, serta rekomendasi dari P2TP2A Kabupaten Takalar.

Keywords : Implikasi; Peraturan Bupati Takalar; Pencegahan perkawinan usia anak; Dispensasi Kawin.