ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENAYANGAN SIARAN ULANG SEPAKBOLA PIALA DUNIA 2018 TANPA IZIN HAK SIAR (Studi Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN. Tte) = JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF REBROADCASTING THE 2018 WORLD CUP FOOTBALL WITHOUT BROADCASTING RIGHTS PERMISSION (Study of Decision Number 193/Pid.Sus/2019/Pn.Tte)

RAFIKA FAISAL HIJAZ (B011201255), dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penayangan Siaran Ulang Sepakbola Piala Dunia 2018 Tanpa Izin Hak Siar (Studi Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/Pn. Tte)”. Di bawah bimbingan Nur Azisa selaku Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa selaku Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penayangan siaran ulang tanpa izin hak siar berdasarkan undang-undang hak cipta dalam perspektif hukum pidana, serta menganilisis penerapan hukum pidana terhadap penayangan siaran ulang piala dunia 2018 tanpa izin hak siar pada (Studi Putusan Nomor.193/Pid.Sus/2019/Pn. Tte).
Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum dar penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan maupun hasi penelitian hukum terdahulu yang berkesesuaian dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dianalisis secara preskriptif normatif.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu : (1) Kualifikasi tindak pidana penayangan siaran ulang piala dunia 2018 tanpa izin hak siar merupakan merupakan perbuatan ekploitasi yang melanggar hak ekonomi dari lembaga penyiaran pemegang lisensi. Tindak pidana tersebut diatur khusus dalam Pasal 118 Ayat (1) jo Pasal 25 Ayat (2) UUHC dengan kualifikasi delik sebagai delik formil serta perbuatan tersebut mengandung sifat ketidakadilan sehingga atas perbuatan tersebut diberikan larangan dan juga diancam dengan hukuman. Dalam hukum pidana disebut sebagai kejahatan (mala in se). (2) Penerapan hukum pidan terhadap tindak pidana penayangan siaran ulang piala dunia 2018 tanpa izin hak siar dalam putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/Pn Tte masih kurang sempurna yakni pada pertimbangan Hakim terhadap pelanggaran Hak Ekonomi dari pihak yang dirugikan. Sehingga, pemidanaan terhadap Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum. Kemudian, selain pemidanaan kepada Terdakwa diperlukan juga tindakan tegas dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia untuk menetapkan sanksi administratif kepada perusahaan penyiaran milik Terdakwa.

Kata Kunci: Hak Siar; Penayangan Siaran Ulang; Tanpa Izin.