TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI MUKA UMUM DAN PERKAWINAN TIDAK SAH YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Studi Kasus Putusan 37-K/PM.III-16/AD/III/2021) = JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS OF PUBLIC DECISION AND UNVALID MARRIAGES COMMITTED BY TNI PERSONS (Case Study Decision 37-K/PM.III-16/AD/III/2021)

ANDI NUR HIDAYAH (B011201219), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan di Muka Umum dan Perkawinan Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi Kasus Putusan 37-K/PM.III-16/AD/III/2021). Dibawah bimbingan Muhadar selaku Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa selaku Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana terhadap kesusilaan di muka umum dan asal usul perkawinan yang dilakukan oknum TNI dan menganalisis pertimbangan hakim militer terhadap tindak pidana terhadap kesusilaan di muka umum dan asal usul perkawinan yang dilakukan oknum TNI dalam putusan Studi Kasus Putusan 37-K/PM.III-16/AD/III/2021.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni UU Nomor 1 Tahun 1974, KUHP, KUHPM, Putusan Pengadilan Militer Makassar Nomor 37-K/PM.III-16/AD/III/2021. Bahan hukum sekunder yakni buku-buku. Jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier, yakni kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara preskriptif.
Adapun hasil penelitian sebagai berikut 1) Kualifikasi tindak pidana kesusilaan dan perkawinan yang tidak sah yang dilakukan oleh oknum TNI dalam perspektif hukum pidana yakni tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP dan Pasal 279 ayat (1) KUHP tentang Asal Usul Perkawinan yang merupakan delik umum dan delik aduan dikarenakan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jadi dapat diterapkan ketentuan tentang perbarengan tindak pidana (concurcus) yakni tindak pidana terhadap kesusilaan dan asal usul perkawinan. 2). Penerapan hukum pidana dalam putusan Studi Kasus Putusan 37-K/PM.III-16/AD/III/2021 terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan di muka umum dan asal usul perkawinan, unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi. Namun menurut penulis tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Hal ini dikarenakan dimulai dari dakwaan penuntut umum tidak menerapkan Pasal Concorsus yang mana seharusnya pasal concorsus diterapkan dalam dakwaan hingga putusan disertai dengan pemberatan pidana.

Keywords : Kesusilaan di Muka Umum; Oknum TNI; Perkawinan Tidak Sah.