PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN = LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF RAPE CRIMES WHO COMMITTED ABORTIONS AFTER THE RATING ENACTMENT OF LAW NUMBER 17 YEARS 2023 ON HEALTH

YULIANUS PANCA MATANA (B011201217). “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”. Dibimbing oleh Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Wiwie Heryani sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan yang ingin melakukan aborsi pasca disahkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan asas kepastian hukum dalam mekanisme aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan pasca disahkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang digunakan mulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara preskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dan menjawab rumusan masalah penelitian.
Adapun hasil dari penelitian ini, 1) Jaminan Perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi di Indonesia dapat dilakukan dan diatur pada Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014, selama tidak bertentangan dengan Undang - Undang No. 17 Tahun 2023. Namun korban perkosaan selalu mendapat tekanan psikologis dari lingkungannya dan pertentangan antara hak janin dan hak ibu, maka hukum hadir untuk memberikan perlindungan melalui kebebasan bagi si ibu untuk menentukan apa yang akan terjadi pada dirinya; 2) Mekanisme aborsi bagi korban perkosaan mengacu pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014. Perkosaan dapat di buktikan dengan Surat Keterangan Usia Kehamilan yang membuktikan kesesuaian dengan kejadian perkosaan dan visum et repertum berperan krusial dalam membuktikan perkosaan dengan memberikan bukti fisik dan dokumentasi medis yang akurat.

Keywords : Aborsi, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Perkosaan.