Kepastian Hukum Dalam Penguasaan Tanah Negara Dan Implikasi Pendaftarannya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang terjadinya penguasaan fisik atas tanah negara, dan menganalisis legalitas hukum terhadap tanah negara yang dikuasai langsung oleh masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku sehingga terwujudnya kepastian hukum sebagai dasar alas hak milik perseorangan atas tanah negara.
Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Hukum Normatif; Pendekatan penelitian yang dilakukan yakni dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, historis dan konseptual; Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni primer, sekunder dan tersier; Pengumpulan bahan hukum yaitu lebih tertuju pada penelitian studi dokumenter dengan mengkaji dokumen terkait yakni peraturan perundang-undangan dan untuk menunjang bahan hukum tersebut diperoleh melalui wawancara di Kantor ATR/BPN Kota Makassar; Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif, untuk diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum yang disusun secara logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan dan saran secara bersamaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya penguasaan fisik atas tanah negara tanpa pembuktian hak lama harus dengan itikad baik, jika semua prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan peraturan pelaksananya sudah terpenuhi, maka sudah dianggap pemohon tersebut telah mempunyai itikad baik. Legalitas terhadap tanah negara yaitu dengan penerbitan sertifikat dalam kegiatan pendaftaran tanah dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah untuk membuktikan haknya atas kepemilikan sebidang tanah yang telah dikuasainya selama lebih 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, Aspek legalitas juga memberikan kepastian hukum kepada para pihak bahwa ada pemilik tanah yang sah atas tanah tersebut