PENGUJIAN KEWENANGAN UNTUK PEMBATALAN PERATURAN DESA

Penelitian ini membahas mengenai Pengujian Kewenangan untuk Pembatalan Peraturan Desa, yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pembatalan peraturan desa yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan apakah kewenangan bupati dalam membatalkan peraturan desa tidak bertentangan dengan Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur bacaan, KBBI, ensiklopedia. Bahan hukum yang diperoleh disusun secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memberikan preskripsi terhadap masalah penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dilakukan melalui mekanisme executive review yang dilakukan oleh Bupati. Mekanisme executive review dan executive preview merupakan kewenangan Bupati yang lahir dari proses pengawasan secara preview ataupun review terhadap produk hukum di desa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian Undang-Undang Desa beserta Peraturan Pelaksanaannya bertentangan dengan Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945 karena kewenangan pembatalan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam hal ini peraturan desa seharusnya menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung bukan kewenangan Bupati.