KEDUDUKAN BADAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH = THE POSITION OF THE NUSANTARA CAPITAL AUTHORITY IN THE LOCAL GOVERNMENT SYSTEM

Anugrah B011171641, Kedudukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, Anshori Ilsyas (Pembimbing utama), Fajrurrahman Jurdi (Pembimbing Pendamping).
UU IKN memuat pemindahan ibu kota ke Kalimantan dengan konsep otorita, sebuah konsep pemerintahan yang tergolong baru di Indonesia, sehigga menarik untuk diteliti. Adapun Tujuan penelitian ialah untuk memahami kedudukan otorita ibu kota serta kewenangannya dalam menjalankan tugas dan fungsi yang kemudian dikaitkan dengan system pemerintahan daerah di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum premier yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis yang digunakan yaknni kulitatif dengan sifat deskriptif dan fokus terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kedudukan Otorita yakni pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara setingkat Kementerian, serta kewenangan yang kemudian dibagi atas kewenangan khusus yakni pengadaan serta pengadaan tanah, perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan. Membuat produk hukum tanpa adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah IKN.

Keywords : KEDUDUKAN, KEWENANGAN, KHUSUS.