TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MELALAIKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI SEORANG ISTRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1024/Pdt.G/2018/PA.MKS)

AZZAH AZIMAH ASSAGAF. Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri yang Melalaikan Kewajibannya sebagai Seorang Istri (Studi Kasus Putusan No. 1024/Pdt.G/2018/PA.Mks) (dibimbing oleh Harustiati A. Moein dan Fauzia P. Bakti)
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap perbuatan Istri/Termohon dalam Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.MKS dan pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah sesuai dengan KHI atau bertentangan dengan KHI.
Penelitian menggunakan metode penelitian normatif yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan di Kota Makassar dalam bentuk wawancara dengan para ulama dan hakim. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Wahdah Islamiyah, dan Pengadilan Agama Makassar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan termohon dalam Putusan Nomor 1024/Pdt.G/2018/PA.MKS termasuk dalam kategori istri yang melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan menurut pandangan hukum Islam perilaku tersebut haram (tidak diperbolehkan dalam hukum Islam). Pandangan hukum Islam mengkategorikannya sebagai wanita nusyuz, ia merupakan wanita yang pembangkang dan ancamannya adalah neraka ketika dia tidak patuh dan taat kepada suaminya. Orang beriman harus taat pada perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Adapun salah satu perintah Allah kepada istri adalah memenuhi hak-hak rumah tangga. Jika hak-hak itu diabaikan, maka istri akan terkena dampak buruk di dunia dan akhirat kelak dan berdasarkan kasus dalam putusan ini pertimbangan hukum oleh hakim sudah sesuai dengan KHI merujuk pada pertimbangan hukum: “bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.” Pasal 116 huruf b KHI berbunyi “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan Pasal 116 huruf f berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Hakim dan para ulama sepakat bahwa putusan ini sudah sesuai dengan KHI.