Aspek Hukum Terkait Pembayaran Gaji dan Tunjangan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Luwu

Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur pembayaran gaji dan tunjangan guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten Luwu serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan guru. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dengan pendekatan stratifikasi dengan pendekatan konflik. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan di beberapa SMA NEGERI yang berada di Kabupaten Luwu, Jenis sumber data pada penelitian ini yakni, data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Bapak Rusdi, Bapak Hamka dan Ibu Titi) dan para guru PPPK yang ada di Kabupaten Luwu (3 Sekolah). Kemudian dengan data sekunder yang berasal dari Peraturan Prundang-Undangan, Berita, Literatur, Buku, Dan Jurnal yang terkait dengan pembahasan penulis.Hasil dalam penelitian ini (1) Prosedur pembayaran gaji dan tunjangan guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten Luwu, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pembayaran gaji dan tunjangan di Instansi Daerah. (2) Faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten Luwu, yakni Ketersediaan sumber daya manusia dalam menjalankan prosedur pembayaran gaji dan tunjangan PPPK dan minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang penginputan data PPPK.