PENGGUNAAN BAHASA ASING PADA AKTA YANG TIDAK DITERJEMAHKAN OLEH PENERJEMAH TERSUMPAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kekuatan mengikat penggunaan bahasa asing pada akta yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, dan untuk mengetahui serta memahami bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap penghadap atas akta yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
Tipe penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori-teori hukum yang ada, untuk selanjutnya dideskripsikan lebih lanjut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat suatu akta yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing yang penerjemahannya tidak dilakukan oleh penerjemah tersumpah tidak memenuhi kriteria sebagai akta otentik karena salah satu ciri akta otentik adalah dibuat sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang, suatu akta yang diterjemahkan oleh penerjemah tidak tersumpah termasuk dalam pelanggaran bentuk akta dan tata cara pembuatan akta yang dilakukan penerjemahan baik secara lisan maupun tertulis, sehingga akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta yang hanya memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan akan tetap mengikat para pihak sepanjang para pihak di dalamnya mengakui kebenaran isi dan tandatangannya. Pertanggungjawaban notaris terhadap penghadap atas akta yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah tidak tersumpah adalah merupakan kesalahan administratif sehingga notaris harus menanggung pertanggungjawaban administratif yaitu teguran lisan, teguran tertulis, dan apabila hal ini tidak diindahkan maka dapat di jatuhkan pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat sesuai dengan tingkat kesalahan yang ia lakukan. Hal tersebut juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena notaris tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, sehingga selain pertanggungjawaban administratif, notaris juga harus menerima pertanggungjawaban perdata ketika akta tersebut menimbulkan masalah dikemudian hari dimana pihak dalam akta keberatan dan bisa dibuktikan pihak tersebut dirugikan.