EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI LUWU = THE EFFECTIVENESS OF RESTORATIVE JUSTICE IN HANDLING THIEVERY CASES BY LUWU DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE

Litami Aprilia (B012231078). Efektivitas Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Kejaksaan Negeri Luwu di bawah bimbingan Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing Utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh legal culture/budaya hukum masyarakat terkait efektivitas Restorative Justice dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pencurian pada Kejaksaan Negeri Luwu dan untuk menganalisis persyaratan untuk dilakukan Restorative Justice dan kesediaan korban mempengaruhi efektivitas Restorative Justice dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pencurian pada Kejaksaan Negeri Luwu. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang berlokasi di Kantor Kejaksaan Negeri Luwu, kemudian data yang digunakan oleh penulis adalah data primer berupa wawancara, dan data sekunder berupa studi dokumen kemudian data diolah secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu (1) Budaya hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sejak dahulu masyarakat Luwu sudah menerapkan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa melalui pranata hukum adat dan pemangku adat. Selain itu, paradigma hukum masyarakat, pengaruh tokoh masyarakat, kecenderungan mengesampingkan manfaat dari restorative justice, serta pengaruh dari keluarga korban juga mempengaruhi tercapai dan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian melalui restorative justice ini dan (2) Persyaratan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi kriteria sebagaimana dalam Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 dan SE Jampidum tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain harus tercapai kesepakatan antara pelaku dan korban, perkara tersebut juga harus diajukan oleh penuntut umum, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri melalui persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi. Kesediaan korban atau kehadiran korban dalam proses mediasi dalam upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini merupakan poin kunci. Tidak hadirnya korban dan tidak bersedianya korban untuk berdamai menyebabkan perkara yang sedang berjalan harus tetap dilanjutkan ke pemeriksaan Pengadilan.

Kata Kunci : Efektivitas, Restorative Justice, Tindak Pidana, Pencurian, Kejaksaan