TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK PEMERINTAH UNTUK LAYANAN PUBLIK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan Nomor: 368/Pid.Sus/2023/PN Btm) = Juridical Review of the Criminal Act of Forgery of Government Owned Electronic Documents for Public Services Carried Out Continuously (Case Study of Decision Number: 368/Pid.Sus/2023/PN Btm)

NURHIDAYA (B011201318), dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Untuk Layanan Publik Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 368/Pid.Sus/2023/PN Btm)”. Dibawah bimbingan Amir Ilyas selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik milik pemerintah untuk layanan publik yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana serta menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana Pemalsuandokumen elektronik milik pemerintah untuk layanan publik yang dilakukan secara berlanjut pada perkara Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btm.
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normative menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan.
Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu 1) Tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik milik pemerintah untuk layanan publik dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil dan masuk kedalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 2) Penerapan hukum pidana dalam Tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik milik pemerintah untuk layanan publik dalam putusan Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btm menurut penulis sudah tepat dan sesuai, namun majelis hakim perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa dikarenakan penjatuhan sanksi yang diberikan masih sangat rendah dari pidana maksimum guna memberikan efek jera.

Kata Kunci: Dokumen Elektronik; Layanan Publik; Pemalsuan