Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Proses Repatriasi Suaka Politik Sam Rainsy di Kamboja = International Law Review Of the Repatriation Process Of Political Asylum Sam Rainsy In Cambodia

ATIRA WARIS (B011201216) “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Proses Repatriasi Suaka Politik Sam Rainsy di Kamboja” di bawah bimbingan IIN KARITA SAKHARINA sebagai pembimbing utama dan KADARUDIN sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status suaka politik berdasarkan hukum internasional dan untuk mengetahui proses repatriasi suaka politik Sam Rainsy di Kamboja berdasarkan Hukum Internasional.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode Normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (library research). Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Status Suaka Politik Berdasarkan Hukum Internasional telah diakui sebagai status seseorang yang berada di wilayah negara lain untuk memperoleh perlindungan dari negara tersebut dengan alasan ketakutan yang beralasan politik yang terjadi di negara asalnnya. Status suaka politik yang diakui menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban yang sedikit tertuang dalam Treaty on Asylum and Political Refuge dan hak-hak dasar yang diberikan oleh negara pemberi status. Pemberian suaka bukanlah kewajiban bagi negara melainkan hak negara dalam rangka pelaksanaan kedaulatannya, oleh karena itu alasan pemberian suaka merupakan tanggung jawab negara pemberi suaka. Suaka politik diatur dalam beberapa perjanjian internasional seperti dalam pasal 14 Universal Declaration of Human Right, Pasal 12 International Covenant on Civil and Political Right, dan perjanjian regional seperti ASEAN Human Right Declaration. (2) Proses repatriasi suaka politik Sam Rainsy di kamboja berdasarkan hukum internasional bertentangan dengan hak asasi manusia, dalam hal ini hak untuk Kembali yang menjelaskan bahwa Setiap orang berhak meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya. Hak ini tertuang dalam beberapa perjanjian internasional seperti, Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Right, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, dan ASEAN Human Right Declaration. Secara Khusus dalam ICCPR pasal 12 (4) dijelaskan bahwa Tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri sehingga apa yang terjadi terhadap Sam Rainsy di Kamboja Bertentangan dengan Hukum Internasional yang berlaku.

Keywords : Kamboja; Repatrias; Suaka Politik