TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan No.15/Pid.Sus/2021/PN Skm) = JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF THREATS THROUGH SOCIAL MEDIA (Case Study Decision No.15/Pid.Sus/2021/PN Skm)

MUHAMMAD SHAFWAN RABBANI (B011201067) dengan Judul " Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan No.15/Pid.Sus/2021/PN Skm)". Dibawah Bimbingan Syarif Saddam Rivanie Sebagai Pembimbing.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pengancaman dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Skm
Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan melibatkan bahan hukum primer, yaitu melibatkan dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah yang menjadi dasar dalam proses pembuatan undang-undang dan keputusan hakim. Bahan hukum sekunder, sebagai pendukung bahan hukum primer, melibatkan berbagai publikasi yang membahas hukum tanpa bersifat resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, atau komentar-komentar hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Analisis kualitatif diterapkan terhadap bahan hukum tersebut, dan hasilnya disajikan dalam bentuk preskriptif.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1.)tindak pidana pengancaman melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memenuhi kualifikasi dalam Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE, dan Dikualifikasikan ke dalam delik formil. 2.)Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Skm sudah tepat berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Akan tetapi hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim belum cukup untuk memberikan efek jera.

Kata Kunci : Media Sosial, Pengancaman, Tindak Pidana.