TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEDIAAN DAN PENGUASAAN SENJATA ANAK PANAH TANPA HAK DI KOTA MAKASSAR (Studi kasus Putusan Nomor.692/Pid.Sus/2023/PN.MKS) = JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF PROVIDING AND POSSESSING ARROW WEAPONS WITHOUT RIGHTS IN MAKASSAR CITY (Case Study of Decision Number.692/Pid.Sus/2023/PN.MKS)

AYUMI RAMADHANI ABBAS (B011201061). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyediaan dan Penguasaan Senjata Anak Panah Tanpa Hak di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor.692 / PID.SUS /2023/PN.MKS). Dibimbing oleh Abd. Asis sebagai Pembimbing Utama dan Arnita Pratiwi Arifin sebagai Pembimbing Pendamping.
Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penyediaan dan penguasaan senjata anak panah tanpa hak di kota Makassar dan untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penyediaan dan penguasaan senjata anak panah tanpa hak di kota Makassar.
Metode penelitian. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus dalam hal ini dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang telah diputus dalam suatu putusan pengadilan, yaitu pada Putusan No.692/Pid.Sus/2023/PN.Mks. Sedangkan pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini Sedangkan pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yang ditujukan untuk meninjau ketidakselarasan antara apa yang telah ditentukan oleh hukum, dengan apa yang terjadi pada realitanya.
Adapun hasil penelitian ini 1).menunjukkan bahwa Bahwa kualifikasi tindak pidana pada kasus. 692/PID.SUS/2023/PN.MKS, kasus ini dikualifikasikan delik formil, terdapat unsur objektif yaitu adanya perbuatannya bersifat melawan hukum yaitu kepemilikan dan menguasai senjata anak panah didalamnya, sebagai mana yang tertulis dalam amar putusan 2).Pertimbangan hukum oleh majelis hakim menurut analisis penulis sudah tepat dan terpenuhi baik dari Pasal maupun dari unsur pertimbangannya, akan tetapi muncul sebuah kekeliriuan didalamnnya karena jaksa penuntut umum tidak mendakwa dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Drt No. 12 LN No. 78 Tahun 1951.

Keywords : Penguasaan, Penyediaan, Senjata Anak Panah.