TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG MELALUI PENYALAHGUNAAN PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Kasus Putusan Nomor: 62/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST) = Legal Review Of Criminal Acts Of Corruption And Money Laundering Through Misuse Of Oil Palm Plantation Permits (Case Study : No.62/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Jkt.Pst)

ANDI MAHARANI HM (B011201035). “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Melalui Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Putusan Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst)”. Dibimbing oleh H.M. Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Arnita Pratiwi Arifin sebagai Pembimbing Pendamping.
Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (predicate crime) dan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (followup crime) berdasarkan perspektif hukum pidana serta pertimbangan hukum hakim pada Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Bahan hokum berupa peraturan perundang-undangan, putusan yang dikaji, maupun hasil penelitian hukum terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
Hasil penelitian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian ini, (1) kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (predicate crime) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Lanjutan (follow up crime) Terbagi menjadi dua jenis yaitu delik perbarengan perbuatan pidana (concursus realis) dan Delik formil. (2) Pertimbangan Majelis Hakim Dalam putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst terdapat beberapa pertimbangan hukum Hakim yang tidak sejalan dengan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terkait perhitungan kerugian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara. Sementara itu, penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim kepada Terdakwa lebih ringan karena mengingat perbuatan yang dilakukannya tidak sebanding dengan keuntungan yang dinikmatinya ditambah perbuatan yang dilakukannya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Keuangan Negara dan Perekonomian Negara.

Keywords : Alih Fungsi Hutan; Pencucian Uang; Tindak Pidana Korupsi.