Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perselisihan Antara Tenaga Medis Dengan Pasien = Juridical Analysis Of Dispute Resolution Between Medical Personnel And Patients

ANNISA NUR FADILAH (B011201034), Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perselisihan Antara Tenaga Medis Dengan Pasien. Dibimbing oleh Amir Ilyas sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 306 Ayat (3) dan Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Penyelesaian Perselisihan antara Tenaga Medis dengan Pasien dan untuk menganalisis Ratio legis ketentuan Pasal 306 Ayat (3) dan pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Penyelesaian Perselisihan antara Tenaga Medis dengan Pasien.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Kemudian, hasil penelitian akan dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam Pasal 306 Ayat (3) berkaitan dengan pelanggaran disiplin oleh tenaga medis dan bilamana terdapat dugaan tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai delik biasa. Dalam Pasal dalam Pasal 310, dikualifikasikan sebagai delik kealpaan (culpa) jika melihat unsur-unsur deliknya pada pasal 359-360 KUHP.Merujuk pada tenaga medis yang diduga melakukan kesalahan medis juga bisa termasuk dalam delik biasa. Karena, dalam delik biasa aparat penegak hukum dapat langsung menindak pelaku tindak pidana tanpa harus menunggu adanya pengaduan. (2) Ratio legis dari adanya ketentuan keadilan restorative justice yang diatur dalam Pasal 306 ayat (3) ialah untuk memberikan perlindungan hukum pada tenaga medis yang melaksanakan kegiatan profesinya sesuai dengan prosedur. hukum kesehatan belum menyatu secara utuh, dibuktikan dengan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dilihat terkait penyelesaian perselisihan dalam Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan melalui mediasi dan Pasal 78 UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasar pada hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan terbukti bahwa terkait pengaturan penyelesaian perselisihan belum menjadi satu kesatuan yang utuh. Hadirnya ketentuan penyelesaian perselisihan yang di atur dalam Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 menjadikan suatu penyelesaian perselisihan secara utuh baik untuk tenaga medis ataupun tenaga kesehatan dengan pasien.

Keywords : Pasien; Perselisihan; Tenaga Medis.