ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN PANGKEP

NUR QALBI TALIB. Analisis Implementasi Kebijakan Kabupaten Sehat di Kabupaten Pangkep (dibimbing oleh Sukri Palutturi dan Darmawansyah)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi Kebijakan Implementasi Kebijakan Kabupaten Sehat di Kabupaten Pangkep dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi penyelenggaraan kebijakan kabupaten sehat di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode deksriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Adapun informan Penelitian adalah tim pembina dan tim forum Kabupaten Sehat yang dilakukan secara purvosive sampling.
Berdasarkan hasil penelitian faktor pendukung implementasi kebijakan penyelenggaraan kabupaten sehat di Kabupaten pangkep, yaitu: (1) Adanya pedoman umum pelaksanaan kegiatan forum kabupaten sehat;(2) Ketersediaan staf dalam tim forum yang dinilai memiliki power untuk mempengaruhi masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan; (3) Adanya dukungan dana dari pemerintah dan pihak swasta dalam kegiatan pelaksanaan kabupaten sehat.(4) Ketersediaan fasilitas kantor sekertariat tim forum kabupaten sehat kabupaten pangkep sebagai tempat untuk menyusun, merencanakan dan mengadakan pertemuan kegiatan kabupaten sehat. Sedangkan faktor penghambat yaitu: (1) pelaksanaan sosialisasi ditingkat kecamatan kelurahan/desa masih kurang dikarenakan wilayah Kabupaten Pangkep sangat luas dan terdiri dari beberapa pulau sehingga dalam menjangkau memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. (2) Anggaran untuk program kabupaten sehat dalam pencapaian indikator tiap tatanan belum tentu ada pada OPD tertentu;(3) Masih sulitnya mengubah pola pikir masyarakat terutama dalam kepemilikan jamban keluarga yang merupakan tantangan besar pemerintah Kabupaten Pangkep untuk menangani masalah ODF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kabupaten sehat kabupaten pangkep belum sesuai dengan isi kebijakan dimana pelaksanaan program kabupaten sehat belum berjalan dengan optimal.