PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16/PRT/M/2017 TERKAIT PENERAPAN UANG ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI JALAN TOL NONTUNAI


NASNUR, RIZKA MAGFIRAH (2019) PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16/PRT/M/2017 TERKAIT PENERAPAN UANG ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI JALAN TOL NONTUNAI. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
19_P3600215011_Cover1.jpg

Download (5kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
19_P3600215011(FILEminimizer)..ok 1-2.pdf

Download (986kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
19_P3600215011(FILEminimizer)..ok dapus.pdf

Download (91kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
19_P3600215011(FILEminimizer)..ok.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

RIZKA MAGFIRAH NASNUR. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 terkait Penerapan Uang Elektronik pada Transaksi Jalan Tol Nontunai (dibimbing oleh Hamzah Halim dan Zulkifli Aspan)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: Kedudukan Uang Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; dan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang transaksi tol nontunai di jalan tol Kota Makassar.
Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Kota Makassar dengan Informan (narasumber) Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, PT Bosowa Marga Nusantara dan PT Jalan Tol Seksi Empat. Data dikualifikasikan sebagai data primer dan data sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif.
Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa (1) Uang Elektronik termasuk kategori uang sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang karena uang elektronik yang diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan satuan Rupiah dan transaksi yang menggunakan uang elektronik wajib menggunakan uang Rupiah yang merupakan Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya saja dalam bentuk elektronik. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tetang Uang Elektronik. (2) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang transaksi tol nontunai di Kota Makassar telah efektif dari segi ketaatan hukum, karena aturan hukum tersebut ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran
ketaatannya yaitu dalam hal ini adalah pengguna jalan tol nontunai. Akan tetapi terkait penyediaan lokasi isi ulang uang elektronik di ruas jalan tol Kota Makassar belum efektif karena penyediaan isi ulang uang elektronik tersebut dilakukan di gardu-gardu transaksi tol nontunai, yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna tol transaksi nontunai yang lain.
Kata Kunci : Uang Elektronik, Transaksi Nontunai, Jalan Tol.

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 18 Mar 2021 07:21
Last Modified: 18 Mar 2021 07:21
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/3915

Actions (login required)

View Item
View Item