Sistem Pemerintahan Lokal pada Masa Pemerintahan Afdeling Mandar

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis sistem pemerintahan lokal pada
masa Afdeling Mandar. Fokus utama penelitian ini adalah gaya kepemimpinan, pembagian
kewenangan, dan kekuasaan dalam pemerintahan pada periode tersebut. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif, dilakukan selama tiga bulan di Provinsi Sulawesi Barat,
khususnya di Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Data dikumpulkan dari
wawancara (data primer) dan studi literatur (data sekunder) melalui catatan, buku, majalah,
artikel, jurnal, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan
tinjauan pustaka serta arsip. Analisis data dilakukan dengan model analisis mengalir yang
mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian
menunjukkan dua temuan utama. Pertama, pola dan gaya kepemimpinan Kerajaan Balanipa
berubah signifikan setelah pendudukan Belanda. Kepemimpinan awalnya bersifat monarki absolut
di mana Tomakaka memegang kendali penuh. Pada periode Mara’dia, yang dimulai dengan
diangkatnya I Manyambungi sebagai raja, struktur pemerintahan menjadi lebih kompleks dengan
lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dewan adat memiliki wewenang mengangkat dan
menurunkan Mara’dia, mencerminkan prinsip demokrasi dalam pemerintahan. Namun,
intervensi Belanda mengubah proses pemilihan Mara’dia dan kebijakan yang lebih
menguntungkan Belanda. Kedua, pembagian kewenangan dan kekuasaan di Afdeling Mandar
menjadi lebih formal dan terorganisir. Mara’dia dan para pembantunya menjalankan tugas
eksekutif, sedangkan dewan adat berfungsi sebagai legislatif dan yudikatif. Setelah Belanda
menguasai Mandar, melalui perjanjian Korteverklaring, sistem pemerintahan kerajaan diubah
menjadi Pemerintahan Swapraja (Zelfbestuur), dengan beberapa jabatan dihapuskan atau diubah.