NETWORK GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Network Governance Dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur. Dibimbing oleh (Prof. Dr. Muh. Thahir Haning, M.Si dan Dr. Nur indrayati Nur Indar, M.Si.)
Penelitian ini berfokus pada permasalahan anak di Kabupaten Luwu Timur. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Luwu Timur belum terintegrasi. Kebijakan Kabupaten Layak Anak merupakan sistem dalam tata kelola pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan berdasarkan landasan hak anak. Network Governance merupakan pendekatan yang menekankan pada kerjasama lintas sektor dan pembagian tanggung jawab yang jelas antar aktor dalam pencapaian tujuan Bersama. Untuk menjelaskan Efektifitas Network Governance dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kab. Luwu Timur. Pendekatan dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk meneliti model yang diadopsi oleh Gugus Tugas KLA dalam menjalankan kebijakan KLA di Luwu Timur menggunakan key predictors yang dikemukakan oleh Provan & Kennis. Gambaran untuk mengidentifikasi bentuk network governance yang efektif dalam menjalankan Kebijakan KLA di Luwu Timur adalah dengan model Network Adminstrative Organization (NAO). Perspektif network governance memandang bahwa jaringan sebagai unit analisis dan sebagai bentuk dari Governance. Tujuan pendekatan ini untuk mengidentifikasi aspek organisasional yang mempengaruhi hasil dari suatu jaringan, seperti mekanisme koordinasi, bentuk tata kelola, dan aspek sosial dari interaksi. Gugus Tugas KLA dalam menjalankan Kebijakan KLA di Kab. Luwu Timur dapat berjalan efektif dengan mengadopsi model network admindtrative organization. Dengan persebaran kepadatan kepercayaan yang cenderung moderat hingga tinggi, jumlah peserta jaringan yang cukup banyak, consensus tujuan yang tinggi dan kebutuhan kompetensi tingkat jaringan yang tinggi. Fokus peningkatan kompetensi tingkat jaringan perlu menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan implementasi kebijakan KLA.
Kata Kunci: Kabupaten Layak Anak, Network Governance, Network Administrative Organization.