PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN OLEH DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLISI DAERAH SULAWESI SELATAN

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun
2011 mencatat di Indonesia terdapat beberapa kasus tindak pidana di bidang perikanan antara lain 17 kasus tanpa izin, 39 kasus tanpa izin dan alat tangkap terlarang, 13 kasus dokumen tidak lengkap, 5 kasus fishing ground, 2 kasus alat tangkap tidak memiliki izin. Kegiatan yang umumnya
dilakukan nelayan dalammelakukan penangkapan adalah dengan alat tangkap terlarang atau pemboman menggunakan bahan peledak karena cara ini paling gampang dan mudah di buat oleh banyak orang Tujuan penelitian Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Sulawesi Selatan dalam menegakkan tindak pidana perikanan. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Sulawesi
Selatan Penelitian ini dilakukan di instansi Kepolisian yaitu Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Sulawesi Selatan dengan melakukan wawancara berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana perikanan yang merupakan objek dari penelitian.
Hasil dari penelitian untuk upaya penegakan hukum tindak pidana perikanan ditempuh melalui Upaya preventif yaitu yang dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum, mengadakan patroli, secara rutin bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dan juga melakukan upaya represif berupa melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perikanan. Menunjukkan bahwa faktor-faktor yangmenjadi penghambat dalam penegakan hukum penyelidikan tindak pidana perikanan adalah faktor sarana berupa kapal untuk operasi penangkapan dan faktor cuaca yang terkadang kurang mendukung, serta hilangnya alat bukti yang dilakukan oleh tersangka ke laut dan biasanya alat bukti itu
berupa bom ikan dan potasium sianida.