PENGATURAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DI BIDANG INTELIJEN SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis hakikat kewenangan kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi, tanggung jawab kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi dan pengaturan kewenangan yang ideal kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi.
Tipe penelitian ini penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan perbandingan (comparative approach) dan Pendekatan Sejarah (Historical Approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk
menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Bahwa hakikat asas intelijen penegakan hukum yang lebih kuat dan khusus yakni asas kepentingan dan keamanan nasional dan asas ultimum remidium. 2) dari aspek liability
melahirkan tanggungjawab untuk mencegah tindak pidana korupsi, Dari aspek responsibility, personel intelijen kejaksaan dalam melaksankan tugas dan fungsinya terikat dengan Kode Etik Intelijen Kejaksaan. 3). Kejaksaan
RI sebagai penyelenggaran intelijen penegakan hukum dengan konsep diferensiasi intelijen, meletakan AGHT disektor keuangan negara sebagai sasaran utama ditambah dengan kewenangan lainnya. Selain itu
perbandingan pola pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh KPK melalui enam kewenangan yang dimiliki ternyata belum maksimal dalam hal Asset Recovery. Adapun Amerika serkat dan Belanda menerapkan proses pra-ajudikasi dalam proses pemulihan kerugian negara.