TINJAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN


Mahdi Arumahi, Imam (2024) TINJAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B011171411_skripsi_27-08-2024 cover1.jpg]
Preview
Image
B011171411_skripsi_27-08-2024 cover1.jpg

Download (338kB) | Preview
[thumbnail of B011171411_skripsi_27-08-2024 bab 1-2.pdf] Text
B011171411_skripsi_27-08-2024 bab 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of B011171411_skripsi_27-08-2024 dp.pdf] Text
B011171411_skripsi_27-08-2024 dp.pdf

Download (927kB)
[thumbnail of B011171411_skripsi_27-08-2024.pdf] Text
B011171411_skripsi_27-08-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2027.

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

IMAM MAHDI ARUMAHI (B011171411). Tinjauan Terhadap Efektivitas Transparansi Informasi Publik Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar sebagai Pembimbing Utama dan Zulkifli Aspan sebagai Pembimbing Pendamping.
Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap transparansi informasi di Pemprov Sulsel serta menganalisis implikasi hukum terhadap evaluasi keterbukaan informasi publik di Pemprov Sulsel.
Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara studi lapangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan sekunder, kemudian dianalisis secara sistematis.
Hasil penelitian menegaskan bahwa (1) Implementasi UU KIP yang masih belum optimal. Meskipun regulasi telah diperbarui dan Komisi Informasi melakukan monitoring, banyak badan publik belum memenuhi standar keterbukaan informasi. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keterbukaan informasi diterapkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari dan menjamin Hak Asasi Manusia akan informasi. (2) Kelemahan mekanisme penegakan hukum UU KIP. Penegakan hukum dalam UU KIP bersifat delik aduan, yang memerlukan inisiatif dari pihak yang dirugikan untuk melaporkan pelanggaran. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga hak memperoleh informasi. Perubahan mekanisme penegakan hukum diperlukan agar lebih responsif dan proaktif, misalnya dengan mengubah status delik aduan menjadi delik biasa.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Efektivitas, Informasi Publik, Keterbukaan Informasi.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kamaluddin
Date Deposited: 04 Nov 2024 05:17
Last Modified: 04 Nov 2024 05:17
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/38947

Actions (login required)

View Item
View Item