Febriyanti Machmud, Hazra (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI DALAM PERJANJIAN GADAI TANAMAN DI KECAMATAN BONE RAYA. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B011171353_skripsi_27-08-2024 cover1.jpg
Download (479kB) | Preview
B011171353_skripsi_27-08-2024 bab 1-2.pdf
Download (13MB)
B011171353_skripsi_27-08-2024 dp.pdf
Download (2MB)
B011171353_skripsi_27-08-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2027.
Download (17MB)
Abstract (Abstrak)
HAZRA FEBRIYANTI MACHMUD (NIM B011171353) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Dalam Perjanjian Gadai Tanaman Di Kecamatan Bone Raya” Di bawah bimbingan dan arahan oleh Sri Susyanti Nur sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Ilham Arisaputra sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis praktik serta perlindungan hukum bagi para pihak dari Perjanjian Gadai Tanaman yang Dilakukan di Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Penelitian Lapangan (Field Research) dan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis secara sistematis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanaman yang dilakukan di Kecamatan Bone Raya bersifat sederhana dan utamanya dilakukan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Tanaman yang sering dijadikan objek gadai sebagian besar adalah kelapa dan cengkeh namun tidak dipungkiri tanaman lain juga dapat digadaikan. Benda yang menjadi jaminan yaitu pohon dikuasai dan dinikmati sepenuhnya hasilnya oleh penerima gadai. Sayangnya perjanjian gadai tanaman dilakukan tanpa sepengetahuan kepala desa setempat. Perlindungan hukum secara preventif yaitu melalui keabsahan perjanjian yang dilakukan harus dipastikan agar perjanjian tersebut sah secara hukum dengan merujuk pada Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian, serta perlindungan hukum represif yaitu dengan adanya kesempatan melakukan musyawarah guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Kemudian peran dari hukum adat adalah dengan hadirnya kepala persekutuan yakni kepala desa yang turut ikut andil dalam pelaksanaan perjanjian gadai untuk dapat menjadikan perbuatan hukum tersebut jelas.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Gadai; Perlindungan Hukum; Tanaman |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Kamaluddin |
Date Deposited: | 04 Nov 2024 05:15 |
Last Modified: | 04 Nov 2024 05:15 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/38946 |