PENGARUH PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN PENUTUPAN LAHAN DI KPH RONGKONG DAN KPH BALIASE

Pentingnya pengelolaan sumber daya hutan yang optimal, adil, dan berkelanjutan mendorong KLHK membuat konsep Perhutanan Sosial dimana memberikan hak dan tanggung jawab kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh skema perhutanan sosial, khususnya Hutan Desan dan Hutan Kemasyarakatan, terhadap perubahan lahan di KHP Rongkong dan KPH Baliase. Penggabungan data pengindraan jauh dilakukan dengan menginterpretasi tutupan lahan pada setiap lokasi izin perhutanan sosial tahun 2000, tahun 2019 sebagai tahun keluarnya Surat Keputusan, dan tahun 2023, menggunakan citra Landsat 7 dan Citra Landsat 8 memperoleh hasil bahwa setelah izin Perhutanan Sosial dikeluarkan, tutupan yang mengalami peningkatan paling besar di KPH Rongkong dan KPH Baliase yaitu pada skema Hutan Desan dengan tutupan hutan kerapatan rendah yang menjadi hutan kerapatan tinggi akan tetapi tutupan lahan pertanian lahan kering campur yang selalu meningkat pada tahun 2019 dan tahun 2023. Jika dilihat dari hasil perbandingan perubahan luasan berupa hutan pada skema Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa di KPH Rongkong dan KPH Baliase lebih baik diterapakn skema Hutan Desa karena dapat menekan laju pembukaan lahan dan perubahan tutupan lahan hutan. Peningkatan penutupan lahan berupa pertanian lahan kering campur yang terjadi pada pada izin Perhutanan sosial Skema Hutan Kemasyarakatan di KPH Rongkong dan KPH Baliase disebabkan oleh Meningkatnya kebutuhan bertani masyarakat juga mengakibatkan kurangnya luasan penutupan lahan hutan dan juga adanya masyarakat yang melakukan perambahan dan pembukaan lahan hutan, serta penetapan batas lokasi yang masih terdapat sengketa dengan masyarakat sekitar hutan.