PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL DARI PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi hukum
terhadap larangan praktik perdagangan orang dalam (insider trading)
dalam pasar modal Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana tanggung
jawab OJK dan Emiten terkait dengan praktik perdagangan orang dalam.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundangundangan.
Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan
hasil wawancara secara daring melalui email dengan pihak Otoritas Jasa
Keuangan.dan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, peraturan
perundang-undangan, serta karya ilmiah lainnya. Bahan hukum tersebut
kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Adapun hasil penelitian ini adalah, fungsi hukum terhadap praktik insider
trading merupakan upaya untuk menciptakan perdagangan yang jujur dan
bertanggung jawab serta perlindungan bagi investor dimana dalam
pembangunan pasar modal Indonesia, hukum mempunyai dua fungsi
yaitu melindungi para investor dan mengembangkan pasar modal dalam
arti mendorong perusahaan untuk menawarkan sahamnya.
Sedangkan pada bagian tanggung jawab OJK dalam praktik insider
trading yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yang
dijabarkan ke dalam bentuk ketentuan hukum yang mengatur para pelaku
dalam menjalankan aktivitas pasar modal dengan baik yang dituangkan
dalam UUPM dan beberapa peraturan lainnya. Pada bagian tanggung
jawab emiten terhadap praktik insider trading dapat dilihat dari bagaimana
perusahaan tersebut dapat melaksanakan tata kelola perusahaan yang
baik atau good corporate governance (GCG) dan bagaimana perusahaan
tersebut menerapkan prinsip keterbukaan