TINJAUAN YURIDIS DIKABULKANNYA PERMOHONAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NO. 63/PID.B/2022/PN.SMN)

INTAN PERTIWI HERMAWAN (B011171429) dengan judul “Tinjauan Yuridis Dikabulkannya Permohonan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 63/Pid.B/2022/PN.Smn)” dibawah bimbingan Haeranah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan oemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam peraturan perundang-undangan dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap pemenuhan restitusi korban tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam Putusan No. 63/Pid.B/2022/PN.Smn.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Bahan hukum perimer primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian beserta kepustakaan yang terkait dengan restitusi terhadap korban tindak pidana yang selanjutnya dianalisis secara kritis serta kualitatif untuk memberikan hasil yang menyempurnakan.

Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Pengaturan pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian termuat dalam Pasal 7A ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a); Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban; Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana; 2) Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn mengabulkan permohonan restitusi sudah melebihi nominal pemeriksaan dan penilaian LPSK terkait kerugian yang diderita istri korban, sehingga tergambar bahwa pemenuhan hak restitusi terhadap korban telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan adanya Putusan Majelis Hakim.