PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KURATOR DALAM UPAYA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Nur Insani Aulia, 2023, dengan judul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kurator Dalam Upaya Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”. (Dibimbing oleh Nur Azisa dan Hijrah Adhyanti Mirzana).
Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk menganalisis perbuatan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. 2.) Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum, adalah bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Nomor: 275/PID/2018/PT.DKI, dan Putusan Nomor: 180/PID.B/2019/PN.JktUtr. Bahan hukum sekunder, yakni buku hukum, makalah, jurnal, tesis, disertasi dan artikel ilmiah lainnya. Metode pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Tindakan Kurator dalam upaya pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit disamping dapat digugat melalui mekanisme keperdataan, juga dapat diajukan mekanisme pertanggungjawaban pidana dengan memperhatikan unsur kelalaian dan kesengajaan. Untuk menganalisa perbuatan kurator yang diduga melakukan tindak pidana, perlu terlebih dahulu memahami secara mendalam mengenai tugas dan kewajiban Kurator, serta kriteria perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan pidana atau tidak, serta analisis alasan pembenar atau pemaaf dari perbuatan yang dilakukannya tersebut. 2.) Penerapan dan penegakan hukum terhadap kurator yang melakukan tindak pidana selama proses menjalankan kewajiban sebagai pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang dalam upaya pengurusan dan pemberesan harta pailit masih kurang mempertimbangkan beberapa fakta, sehingga penerapan pasal dalam kasus sehubungan dengan jabatan kurator dianalisis tidak tepat, sehingga mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Kurator.