ANALISIS HUKUM PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM AKTA JUAL BELI TANAH

ATIKA BENAZIR LAHAYA (B022201014). Analisis Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Akta Jual Beli Tanah. Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Muhammad Ilham Arisaputra.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis penyebab terjadinya pemalsuan tanda tangan di dalam akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan (2) menganalisis tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh kliennya di dalam akta yang dibuatnya.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan. Selanjutnya bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara preskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penyebab terjadinya pemalsuan tanda tangan di dalam akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah terbagi menjadi dua faktor utama, yakni faktor internal yang terdiri dari kurangnya kesadaran hukum para pihak dalam akta, adanya cacat kehedak para pihak yang bertindak dalam perbuatan hukum, dan kurangnya profesionalisme PPAT. Faktor kedua yakni faktor eksternal yang terdiri dari kurangnya pengawasan Majelis Pembinaan dan Pengawasan (MPP) PPAT kepada PPAT dan perkembangan ekonomi yang turut mempengaruhi terjadinya tindak pidana secara umum dan (2) Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh kliennya di dalam akta yang dibuatnya dapat berupa tanggung jawab moral secara pribadi maupun jabatan PPAT, tanggung jawab secara administrasi yang meliputi prosedur sebelum dan sesudah pembuatan akta, tanggung jawab secara perdata yang berdasar pada perbuatan melawan hukum, dan tanggung jawab secara pidana berdasar pada sejauh mana keterlibatan seseorang dalam melakukan tindak pidana.