PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP HASIL PENGECEKAN SERTIFIKAT ONLINE YANG CACAT ADMINISTRASI PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

STEVANY. Perlindungan Hukum Kreditur Sebagai Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Hasil Pengecekan Sertifikat Online Yang Cacat Administrasi Pada Badan Pertanahan Nasional (Dibimbing oleh Abdul Razak dan Zulkifli Aspan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pengecekan Sertifikat Online yang Cacat Administrasi bagi Kreditur (Bank) Sebagai Pemegang Hak Tanggungan serta mengetahui dan memahami bagaimana Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Hasil Pengecekan Sertifikat Online Yang Cacat Administrasi Dalam Hal Pemasangan Hak Tanggungan.
Penelitian ini merupakan penelitan hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi literatur dan wawancara. Sejalan dengan pengamatan yang ada di lapangan kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk memecahkan masalah. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan landasan teori dan kemudian disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Hasil Pengecekan Sertifikat Online Yang Cacat Administrasi yaitu Perlindungan Hukum secara Preventif dan Represif, dimana dalam hal perlindungan hukum preventif Notaris/PPAT melakukan pengecekan sertipikat sebelum melaksanakan akad pengikatan kredit, adapun perlindungan hukum secara preventif yaitu dengan mengganti jaminan yang terindikasi bermasalah dengan jaminan lain yang dimiliki oleh kreditur yang mana jaminan tersebut telah dinyatakan bersih. Pengaturan pengecekan sertifikat secara elektronik terdapat pada Pasal 2 ayat (2) huruf a Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2017, yang dimana pengecekan sertifikat secara elektronik akan menggantikan pengecekan sertifikat secara manual yang diatur pada Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 dengan hasil berupa dokumen elektronik. Mengenai tanggung jawab hukum terkait adanya kesalahan pada hasil pengecekan sertifikat secara elektronik merupakan tanggung jawab dari pihak BPN sesuai dengan Pasal 10 ayat
(4) dan ayat (5) Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2017 dengan tanggung jawab hukum berupa klarifikasi penjelasan dan perbaikan pada sistem pangkalan data.