TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH PADA PEMBANGUNAN WADUK NIPA-NIPA

NURUL INAYAH YUSUF (B022192022), "Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah Pada Pembangunan Waduk Nipa-Nipa". Dibimbing oleh Andi Suriyaman M Pide dan Andi Tenri Famauri.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis penyebab terjadinya tumpang tindih atas sebagian tanah milik PT HK dengan para ahli waris dan (2) menganalisis perlindungan hukum ahli waris terhadap pembayaran ganti rugi atas tanah yang masih sengketa kepemilikannya.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, berupa jenis penelitian yang berfungsi melihat hukum dalam arti nyata dan bekerjanya hukum di masyarakat. Sumber data diperoleh melalui sumber bahan primer dan sekunder serta mewawancarai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Maros, dan Kepala Desa Moncongloe Lappara. Penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif setelah analisis data selesai, hasilnya disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penyebab terjadinya tumpang tindih atas sebagian tanah milik PT HK dengan para ahli waris disebabkan oleh tidak sempurnanya pelaksanaan proses penerbitan sertipikat dengan tidak diberlakukan nya asas Contradictoire Delimitatie, yaitu menghadirkan para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut pada saat pengukuran objek sengketa, selain itu bukti kepemilikan tanah ahli waris RM masih berupa rincik sehingga BPN Maros tidak memiliki data terkait pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah PT HK, sehingga menyebabkan tidak jelasnya batas-batas tanah tersebut. Tidak adanya penguasaan fisik atas objek sengketa oleh PT HK meskipun PT HK telah memiliki sertipikat hak guna bangunan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat memberikan kepastian hukum dan (2) Perlindungan hukum ahli waris terhadap pembayaran ganti rugi atas tanah yang masih sengketa kepemilikannya tidak dapat terwujud baik perlindungan hukum preventif dimana ketidaktahuan ahli waris RM terkait rencana pembangunan Waduk Nipa-Nipa dan pada saat identifikasi para pihak yang berhak. Dan perlindungan hukum represif yang dimana uang ganti rugi yang sebelumnya telah di konsinyasi pada Pengadilan Negeri Maros, tidak pernah diterima oleh ahli waris RM tetapi telah dibayarkan dan diterima oleh PT HK sebelum adanya putusan yang in kracht dalam hal pokok perkara ataupun perdamaian antara PT HK dan ahli waris RM.