PERSETUJUAN PENGHADAP DALAM AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG PENGHADAPNYA MENGALAMI KETERBATASAN FISIK (SYNDROME AMELIA)

ABSTRAK
Andi Prasasti Ramadhani Zaenal (B022192014), Persetujuan Penghadap Dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Penghadapnya Mengalami Keterbatasan Fisik (Syndrome Amelia) (dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan Marwah). Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan persetujuan menggunakan kaki atau mulut oleh penghadap yang mengalami keterbatasan fisik (syndrome amelia) pada Akta PPAT sah dan dapat dianalogikan sebagai tanda tangan. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya peraturan mengenai sanksi bagi PPAT yang menolak pembuatan akta penghadap yang mengalami keterbatasan fisik (syndrome amelia).
Penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konsep. penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif.
Dalam hasil penelitian menemukan bahwa (1) Dalam mengisi kekosongan hukum dalam Peraturan Jabatan PPAT diperlukan penggunaan penafsiran dan analogi hukum yaitu kata tanda tangan yang dapat ditafsirkan sebagai tanda tulisan yang dapat dimaknai sebagai tanda persetujuan, maka dari itu persetujuan menggunakan kaki atau mulut dalam pembuatan akta PPAT yang penghadapnya mengalami keterbatasan fisik (syndrome amelia) dianggap sah dan dapat dianalogikan seperti persetujuan menggunakan tangan, sepanjang proses penandatanganan akta tersebut diuraikan serta dijelaskan di bagian akhir akta dan dalam proses para penghadap menandatangani akta tersebut menggunakan kaki atau mulut dan PPAT menghadirkan saksi-saksi serta proses penandatangan akta tersebut didokumentasikan dalam bentuk foto dan video untuk dokumentasi, dan (2) Peraturan mengenai sanksi bagi PPAT yang melanggar kode etik dengan tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk menolak pembuatan akta penghadap yang mengalami keterbatasan fisik (Syndrome Amelia) yaitu dapat dikenakan sanksi yang disesuaikan dengan frekuensi dan tingkat pelanggaran yang dilakukan, bentuk sanksi yang berkaitan dengan kode etik, yaitu sanksi berupa teguran, peringatan, schorsing, onzetting dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan organisasi PPAT. sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 112/KEP- 4.1/IV/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Kode Etik Ikatan PPAT dan terdapat pula bentuk sanksi lain bagi PPAT, apabila melanggar aturan yang berkaitan dengan jabatannya sebagai PPAT dan akta autentik yang dibuatnya, maka PPAT dapat dikenakan sanksi sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan PPAT.