Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Negeri Berdasarkan Permohonan Saudara Penerima Hibah

ABSTRAK APRILIYA (B022192009). Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Negeri Berdasarkan Permohonan Saudara Penerima Hibah. Dibimbing oleh Padma D. Liman dan Aulia Rifai. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kedudukan saudara penerima hibah sebagai pihak yang mengajukan pembatalan hibah ke Pengadilan dan (2) menganalisis kesesuaian Penetapan Pengadilan Nomor :581/Pdt.P/2015/PN.SBY dengan ketentuan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (Library Research), selanjutnaya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Saudara penerima hibah yang dalam hal ini sebagai pemohon pembatalan hibah dalam Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2015/PN.Sby tidak berhak untuk melakukan permohonan pembatalan akta hibah karena pelaksanaan hibah telah memenuhi unsur-unsur dalam syarat sah perjanjian, hibah tidak dapat dibatalkan apabila pemberi hibah atau penerima hibah telah meninggal dunia baik salah satunya ataupun dua-duanya, sesuai dengan posisi kasus yang terjadi dalam penetapan tersebut bahwa penerima hibah telah meninggal dunia dan hibah tidak dapat dibatalkan bilamana barang / harta yang di hibahkan telah habis, hilang atau hancur, sedangkan dalam penetapan tersebut di tuliskan secara jelas bahwa ternyata penerima hibah telah menjaminkan objek hibah tersebut kepada Bank sebagai modal usaha yang kemudian mengalami kerugian besar dan akhirnya bangkrut, dan (2) Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2015/PN.Sby tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 1676 BW bahwa prinsip pada pasal tersebut adalah semua orang boleh memberi dan menerima hibah, tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 1688 BW mengenai penolakan pemberian nafkah kepada pemberi hibah karena yang jatuh dalam kemiskinan bukanlah pemberi hibah melainkan penerima hibah dan tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 913 BW mengenai Legitime Portie karena pembagian warisan dengan bagian mutlak hanya dapat dibahas pembagiannya setelah adanya kematian dari pewaris dari harta peninggalannya, sedangkan dalam kasus tersebut belum terjadi kematian dari pewaris (orang tua pemohon pembatalan akta hibah).