PERIZINAN RUMAH HUNIAN UNTUK KEGIATAN USAHA KAFE DI KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAKASSAR

EKA BONTA JUNIARTI (B022192004). Perizinan Rumah Hunian Untuk Kegiatan Usaha Kafe Di Kawasan Permukiman Kota Makassar. Dibimbing oleh Syamsul Bachri dan Sri Susyanti Nur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan perubahan fungsi rumah hunian menjadi usaha kafe dan implikasi hukum terhadap izin Rumah Hunian yang beralih fungsi menjadi usaha kafe di Kota Makassar.
Penelitian dilaksanakan di beberapa instansi Pemerintah Kota Makassar dengan menggunakan metode Penelitian Empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan.
Hasil penelitian ini yaitu: 1). Pelaksanaan pengawasan perubahan fungsi rumah hunian menjadi usaha kafe di Kota Makassar pada kenyataanya masih dalam pendataan kembali dikarenakan masih banyaknya usaha kafe yang belum memiliki izin usaha. Kurangnya koordinasi antar Dinas terkait mengenai pengawasan usaha kafe. Dalam hal ini yang berwenang melakukan pengawasan yaitu SKPD terkait dibantu dengan Satpol PP. Upaya pemerintah untuk mengawasi langsung administrasi izin usaha kafe di Kota Makassar adalah dengan cara mendaftarkan usaha pada sistem OSS, yang selanjutnya sistem nantinya mengeluarkan NIB sehingga SKPD terkait dibantu Satpol PP dengan mudah dapat mengawasi. 2). implikasi hukum terhadap izin Rumah Hunian yang beralih fungsi menjadi usaha kafe di Kota Makassar itu sendiri merupakan pelanggaran. Berdasarkan aturan sudah menyalahi, artinya bangunan yang awalnya hunian beralih fungsi menjadi usaha kafe dan juga pada saat berdirinya kafe tersebut tidak memiliki izin usaha pada SKPD terkait. Usaha kafe di Kota Makassar rata-rata berada pada Kawasan permukiman bukan pada Kawasan yang peruntukannya untuk usaha sehingga hal ini dapat dikenakan sanksi karena menyebabkan penataan ruang kota Makassar menjadi tidak teratur. Upaya pemerintah dalam hal izin usaha yaitu memberikan kesempatan kepada pemilik usaha kafe di Kota Makassar untuk mendaftarkan usahanya pada sistem OSS . Selanjutnya OSS akan menerbitkan NIB dan SPPL. SPPL merupakan izin lingkungan yang diberikan oleh Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi dari BPLH terhadap evaluasi DLH.