ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH BEKAS HAK MILIK (ADAT) DI KABUPATEN WAJO

ABSTRAK

Andi Baso Mappangile (B022191047), “Analisis Yuridis Pelaksanaan Jual-Beli Tanah Bekas Milik Adat di Kabupaten Wajo” dibimbing oleh Andi Suryaman Mustari Pide dan Kahar Lahae.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta jual-beli tanah yang tidak ditandatangani di hadapan PPAT sementara serta untuk menganalisis perlindungan hukum dalam praktik transaksi tanah bekas adat di Kabupaten Wajo.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pammana dan Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan dengan alasan bahwa di daerah tersebut telah terjadi jual-beli tanah bekas milik Masyarakat dihadapan Kepala Desa. Populasi dalam penelitian ini mencakup para pihak yang terkait dengan kegiatan jual-beli tanah bekas milik adat di Kecamatan Pammana dan Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan antara lain Badan Pertanahan Negara Kabupaten Wajo, Kecamatan Pammana, Kecamatan Maniangpajo, serta Pemangku Adat. Data di analisis secara deskriptif untuk menjelaskan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Adapun hasil penelitian ini yaitu : 1) walaupun penanda-tanganan akta jual-beli oleh para pihak yang bersangkutan penjual, pembeli dan para saksi tidak dilaksanakan dihadapan PPAT yang berwenang dalam hal ini PPAT Camat, apabila tidak terjadi masalah hukum (sengketa) maka akta jual-beli tersebut tetap dianggap sebagai akta otentik sebab secara fisik dalam blangko akta jual-beli tersebut terdapat tanda-tangan para pihak yang berkepentingan yaitu penjual, pembeli, saksi-saksi dan PPAT-nya sendiri. 2) Pelaksanaan jual beli tanah bekas hak milik (adat) di Kabupaten Wajo yang dilakukan dihadapan Kepala Desa pada dasarnya tidaklah sesuai dengan hukum tanah di Indonesia. Hal ini karena sejak UUPA diberlakukan hanya akta-akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (PPAT) yang dapat dipergunakan sebagai dasar peralihan hak atas tanah sebagaimana bunyi Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun l997.

Kata Kunci : Jual Beli Tanah, Bekas Milik Adat, Kabupaten Wajo.

ABSTRACT

Andi Baso Mappangile (B022191047), "Juridical Analysis of the Implementation of the Sale and Purchase of Former Customary Owned Land in Wajo Regency" supervised by Andi Suryaman Mustari Pide and Kahar Lahae.

This study aims to analyze the validity of the deed of sale and purchase of land that was not signed before the temporary PPAT and to analyze the legal protection in the practice of ex-customary land transactions in Wajo Regency.

This research was carried out in Pammana District and Maniangpajo District, Wajo Regency, South Sulawesi Province on the grounds that in those areas there had been a sale and purchase of former community land before the Village Head. The population in this study includes parties related to the buying and selling of former customary land in Pammana District and Maniangpajo District, Wajo District, South Sulawesi Province, including the State Land Agency for Wajo District, Pammana District, Maniangpajo District, and Indigenous Stakeholders. Data were analyzed descriptively to explain and interpret logically and systematically the data obtained from the research results.

The results of this study are: 1) even though the signing of the deed of sale and purchase by the parties concerned the seller, buyer and witnesses is not carried out before the authorized PPAT in this case the PPAT Camat, if there is no legal problem (dispute) then the deed of sale The purchase agreement is still considered as an authentic deed because physically the blank of the sale and purchase deed contains the signatures of the interested parties, namely the seller, buyer, witnesses and the PPAT itself. 2) The sale and purchase of ex-owned (customary) land in Wajo Regency which was carried out before the Village Head was basically not in accordance with land law in Indonesia. This is because since the UUPA was enacted, only deeds drawn up by an authorized official (PPAT) can be used as a basis for transferring land rights as stated in Article 37 paragraph (1) of Government Regulation No. 24 Year l997.

Keywords: Buying and selling land, former customary property, Wajo district.