SENGKETA BATAS WILAYAH ADAT ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT KALUPPINI DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT RANGA DI KABUPATEN ENREKANG

ABSTRAK

Irmanzah, (B022191038), Sengketa Batas Wilayah Adat Antara Masyarakat Hukum Adat Kaluppini Dan Masyarakat Hukum Adat Ranga Di Kabupaten Enrekang, dibimbing oleh A. Suriyaman M. Pide sebagai pembimbing utama dan Sri Susyanti Nur sebagai pembimbing pendamping.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji bentuk penyelesaian sengketa batas wilayah adat antara masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga dan peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah adat antara masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga di Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang, yaitu pada masyarakat hukum adat Kaluppini, Ranga, Pasang, Tondon, Patongloan, Tangsa. Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang, Kantor Pertanahan dan Dinas Kehutanan (Kesatuan Pengelolan Hutan Mata Allo). Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Bentuk penyelesaian sengketa batas wilayah adat antara masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga yaitu melalui ritual atau musyawarah adat yang diselenggarakan oleh kelembagaan adat yang keputusannya sesuai pranata atau hukum adat dalam menetapkan batas wilayah adat. 2) Peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah adat antara masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga adalah selaku mediator dan fasilitator, pemerintah sebatas memfasilitasi bukan mengintervensi kedua masyarakat hukum adat untuk membuat keputusan. Murni sepenuhnya diserahkan kepada kedua kelembagaan adat untuk menyelesaikan atau membuat kesepakatan atau keputusan, hasil dari mediasi dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya. Untuk terwujudnya kepastian hukum masyarakat hukum adat Kaluppini dan masyarakat hukum adat Ranga atas penyelesaian sengketa batas wilayah adatnya.