AKIBAT HUKUM TIDAK DIBERIKANNYA SALINAN PERJANJIAN KREDIT DI BAWAH TANGAN = LEGAL CONSEQUENCES OF NOT PROVIDING A COPY OF AN UNDERHAND CREDIT AGREEMENT TO THE DEBTOR

BIANCA VIENNA NAWARA HUSWAN (B022221036). AKIBAT HUKUM TIDAK DIBERIKANNYA SALINAN PERJANJIAN KREDIT DI BAWAH TANGAN KEPADA DEBITOR. Dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Marwah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keseimbangan bagi para pihak dalam perjanjian kredit di bawah tangan dan untuk menganalisis akibat hukum tidak diberikannya salinan perjanjian kredit di bawah tangan kepada debitor.Metode penelitian adalah penelitian empiris. Selain itu, dilakukan wawancara dengan beberapa Debitor yang tidak diberikan salinan perjanjian kredit di Kota Makassar, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Makassar dan PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Makassar serta literatur yang berhubungan dengan penelitian. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitis.Hasil penelitian ini adalah (1) Penerapan prinsip keseimbangan pada tahap pra kontraktual telah mencerminkan keadilan bagi para pihak. Namun pada tahap kontraktual, masih terdapat perjanjian kredit di bawah tangan yang tidak mencantumkan klausul “perjanjian dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing diberikan kepada para pihak” sehingga belum terciptanya prinsip keseimbangan dalam berkontrak. Pada tahap post kontraktual masih banyak debitor yang tidak diberikan salinan perjanjian kredit di bawah tangan sehingga tidak sejalan dengan prinsip keseimbangan yaitu keseimbangan posisi yang sama. (2) Akibat hukum tidak diberikannya salinan perjanjian kredit di bawah tangan kepada debitor dapat dikategorikan wanprestasi jika dalam isi perjanjian kredit terdapat klausul “perjanjian dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing diberikan kepada para pihak”, tetapi jika klausul tersebut tidak tercantum maka dikategorikan perbuatan melanggar hukum. Namun untuk dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum, perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian, tetapi pihak bank dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.