PENGUASAAN TANAH DENGAN STATUS BARANG MILIK DAERAH DIATAS TANAH MILIK PERORANGAN

IQRAMULYO NUGROHO. Penguasaan Tanah Dengan Status Barang Milik Daerah Diatas Tanah Milik Perorangan. (dibimbing oleh Aminuddin Ilmar dan Muhammad Ilham Arisaputa).
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis apa yang menjadi dasar penentuan dan penetapan tanah milik perorangan menjadi menjadi barang milik daerah di kota Makassar; dan (2) Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah Kota Makassar.
Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan struktural, lokasi penelitian di Kota Makassar Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi literatur selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Prosedur dalam penetapan dan pengelolaan barang milik daerah berupa tanah belum maksimal dalam hal pengamanan secara administrasi, tanah yang terdaftar sebagai aset/barang milik daerah hanya berdasarkan penguasaan fisik yang bukan merupakan bukti kepemilikain melainkan hanya dasar untuk mendaftarkan aset. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah serta penetapan status pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dimana yang seharusnya merupakan penyertaan modal menjadi kerjasama pinjam pakai. secara prosedur pemerintah kota lalai dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang seharusnya pada saat diperolehnya barang milik daerah tersebut segera mendaftarkan dan mendapatkan penetapan sertipikat di Badan Pertahanan Nasional. (2) Perlindungan hukum atas tanah yang didasari Surat Keterangan Dinas Pekerjaan Umum Urusan Tanah yang merupakan bukti penguasaan atas bidang tanah Eigendom yaitu belum sepenuhnya mendapat perlindungan hukum. Hal itu dikarenakan, Pertama penguasaan secara yuridis belum melakukan pendaftaran tanah yang mana tanah tersebut seharusnya di daftarankan agar diterbitkan sertipikat hak milik atas tanah yang merupakan tanda bukti kepemilikan hak yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kedua kedudukan sertipikat lebih kuat dibandingakan Surat Keterangan Dinas Pekerjaan Umum Urusan Tanah yang merupakan alas hak kepemilikan ataupun penguasaan secara fisik.