PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA SETELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS


Hamka J., Hamka J. (2023) PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA SETELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B022191021_tesis_11-12-2023 cover1.png]
Preview
Image
B022191021_tesis_11-12-2023 cover1.png

Download (236kB) | Preview
[thumbnail of B022191021_tesis_11-12-2023 1-2.pdf] Text
B022191021_tesis_11-12-2023 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of B022191021_tesis_11-12-2023 dp.pdf] Text
B022191021_tesis_11-12-2023 dp.pdf

Download (97kB)
[thumbnail of B022191021_tesis_11-12-2023.pdf] Text
B022191021_tesis_11-12-2023.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

Hamka J. (B022191021), PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA SETELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS, dibimbing oleh Ahmadi Miru sebagai Pembimbing Utama dan Marwah sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menelaah permohonan pembatalan kepada pengadilan atas PPJB yang dilegalisasi oleh notaris dan mengkaji dan menelaah klausul dalam perjanjian yang mengatur bahwa pemegang hak milik atas tanah yang menjadi pembeli di dalam PPJB di mana ada bangunan orang lain didalamnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yakni dengan mengkaji hukum yang sesuai dengan norma hukum yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan yang sesuai dengan norma hukum. Adapun data yang digunakan adalah data kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah (1) PPJB belum lunas antara AM dengan NJ yang dilegalisasi oleh notaris dapat dibatalkan melalui gugatan di pengadilan atau menunggu perjanjian tersebut diperkarakan lalu meminta didepan hakim agar perjanjian tersebut dibatalkan. NJ merasa dirugikan, Klausul dalam PPJB yang mengatur bahwa NJ menyerahkan tanah dan bangunan setelah ditandatanganinya PPJB sedangkan harga objek PPJB tersebut belum dibayarkan dan digantungkan pada sesuatu yang belum tentu terjadi (2) Dalam kasus antara AM dengan NJ. Pemilik tanah adalah AM. Maka AM tidak dapat menjadi pembeli di dalam PPJB karena dalam ketentuan PERMEN PUPR No. 11/2019 Pasal 1 ayat (1) mengatur tentang tujuan akhir dalam pelaksanaan PPJB adalah akta jual beli, sedangkan kasus tersebut di atas tidak bisa dilaksanakan akta jual beli karena pemilik tanah adalah AM.

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Kenotariatan
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 14 Oct 2024 01:43
Last Modified: 14 Oct 2024 01:43
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/37824

Actions (login required)

View Item
View Item