Hamka J., Hamka J. (2023) PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA SETELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
B022191021_tesis_11-12-2023 cover1.png
Download (236kB) | Preview
B022191021_tesis_11-12-2023 1-2.pdf
Download (1MB)
B022191021_tesis_11-12-2023 dp.pdf
Download (97kB)
B022191021_tesis_11-12-2023.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
Hamka J. (B022191021), PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA SETELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS, dibimbing oleh Ahmadi Miru sebagai Pembimbing Utama dan Marwah sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menelaah permohonan pembatalan kepada pengadilan atas PPJB yang dilegalisasi oleh notaris dan mengkaji dan menelaah klausul dalam perjanjian yang mengatur bahwa pemegang hak milik atas tanah yang menjadi pembeli di dalam PPJB di mana ada bangunan orang lain didalamnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yakni dengan mengkaji hukum yang sesuai dengan norma hukum yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan yang sesuai dengan norma hukum. Adapun data yang digunakan adalah data kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah (1) PPJB belum lunas antara AM dengan NJ yang dilegalisasi oleh notaris dapat dibatalkan melalui gugatan di pengadilan atau menunggu perjanjian tersebut diperkarakan lalu meminta didepan hakim agar perjanjian tersebut dibatalkan. NJ merasa dirugikan, Klausul dalam PPJB yang mengatur bahwa NJ menyerahkan tanah dan bangunan setelah ditandatanganinya PPJB sedangkan harga objek PPJB tersebut belum dibayarkan dan digantungkan pada sesuatu yang belum tentu terjadi (2) Dalam kasus antara AM dengan NJ. Pemilik tanah adalah AM. Maka AM tidak dapat menjadi pembeli di dalam PPJB karena dalam ketentuan PERMEN PUPR No. 11/2019 Pasal 1 ayat (1) mengatur tentang tujuan akhir dalam pelaksanaan PPJB adalah akta jual beli, sedangkan kasus tersebut di atas tidak bisa dilaksanakan akta jual beli karena pemilik tanah adalah AM.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Kenotariatan |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 14 Oct 2024 01:43 |
Last Modified: | 14 Oct 2024 01:43 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/37824 |