Pertanggungjawaban Pihak Penjamin Perorangan (Personal Guarantee) yang Dinyatakan Pailit

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban pihak penjamin perorangan yang dinyatakan pailit dan menguji kesesuaian putusan Mahkamah Agung Nomor 212K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dalam memperoleh data dari peraturan perundang-undangan dan dokumendokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan Putusan Mahkamah Agung Nomor 212K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Hasil penelitian ini adalah (1) Dalam akta perjanjian penanggungan jika penanggung tidak memperjanjikan dirinya bersedia dipailitkan jika debitor wanprestasi maka terhadap penanggung tidak dapat diajukan permohonan pailit oleh kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 1824 BW; (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 212K/Pdt.Sus-Pailit/2015 terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Tidak diterapkannya Pasal 1824 BW dalam putusan ini tentu merugikan pihak penanggung. Dalam akta perjanjian penanggungan jika tidak diperjanjikan secara tegas bahwa penanggung bersedia untuk dipailitkan jika debitor wanprestasi maka konsekuensi logisnya bagi penanggung tidak dapat diajukan permohonan pailit atas wanprestasi yang dilakukan debitor.