TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 821/5492/SJ TERHADAP PENJABAT PENGGANTI KEPALA DAERAH PADA PEMERINTAHAN DAERAH

Mahdiyyah Yunus (B021191044). TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 821/5492/SJ TERHADAP PEJABAT PENGGANTI KEPALA DAERAH PADA PEMERINTAHAN DAERAH. Dibimbing oleh Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H., M.H sebagai Pembimbing utama dan Ariani Arifin S.H., M.H sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan implikasi hukum yang ditimbulkan dari berlakunya SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ dalam lingkup pemerintahan daerah khususnya dalam aspek kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta peraturanp-peraturan lain yang terkait.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, konseptual dan anilitis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan surat edaran. Bahan hukum sekunder yaitu literatur buku dan jurnal. Serta Bahan hukum tersier yaitu artikel di internet dan kamus hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini adlaah (1) Surat Edaran Mendagri Nomor 821 berkedudukan sebagai peraturan kebijakan yang merupakan salah satu jenis instrumen pemerintahan, Surat edaran sebagai peraturan kebijakan tidak termasuk dalam Peraturan perundang-undangan; (2) SE Mendagri Nomor 821 secara formil tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 dan secara materil bertentangan dengan ketentuan dalam PP 49/2008 dengan mengimplementasikan persetujuan yang bersifat kasuistik menjadi bersifat umum yang secara tidak langsung Kemendagri melampaui kewenangannya dengan membentuk norma hukum baru melalui pemberian kewenangan baru kepada penjabat pengganti kepala daerah melalui surat edaran. Hal ini dapat berimplikasi tercederainya hak pegawai daerah pada masa transisi kepemimpinan daerah.