PENERAPAN LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH = Implements of Prohibitions on abuse of authority in the process of procuring government goods and services

MUH AUFA AQZANI (B012222015) “Penerapan Larangan Penyalahgunaan Wewenang dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”. Dibimbing oleh Achmad Ruslan dan Marthen Arie. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk – bentuk penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan menganalisis Upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa menurut Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan. Penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan berdasarkan pemahaman atas pandangan dan doktrin berkembang dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, pendapat para ahli (doktrin), dan temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Bahan ini kemudian dianalisis secara menyeluruh dan dijelaskan secara preskriptif. Hasil penelitian ini adalah 1) Bentuk–bentuk penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah telah terjadi di lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang melibatkan Gubernur selaku kepala pemerintahan daerah, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) biro Pembangunan pengadaan barang/jasa, Pokja (Kelompok Keja), PA (Pengguna Anggaran) Dinas PU dan Bina Marga serta KPA Sekretaris Dinas PU dan Bina Marga sekaligus merangkap PPK yang kemudian menimbulkan kerugian negara. 2) Upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan proses pengadaan barang/jasa di lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, yaitu penerapan sistem pemerintahan yang baik (good governance), program publik pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam proses pengadan barang/jasa, serta perbaikan organisasi pemerintah.

Kata kunci : Larangan, Penyalahgunaan Wewenang, Barang/Jasa