Potensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Jeruk Keprok Siompu Di Kabupaten Buton Selatan = Potential Legal Protection Geographical Indications Of Siompu Tangerines In South Buton District

Novianti Hafid (B012221049). Potensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Jeruk Keprok Siompu di Kabupaten Buton Selatan. Dibimbing oleh Oky Deviany Burhamzah dan Hasbir Paserangi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, dan mengkaji potensi karakteristik Jeruk Keprok Siompu dan upaya pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan hukum Indikasi Geografis Jeruk Keprok Siompu. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian dilakukan di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan angket, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitiatif.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) Karakteristik Jeruk Keprok Siompu berpotensi untuk diberikan perlindungan hukum Indikasi Geografis karena memiliki citarasa khas manis, sedikit asam dan aroma yang kuat dengan kadar gula yang tinggi dengan skala 9º-10º Brix yang mana telah memenuhi SNI 3165:2009 jeruk keprok. Jeruk Keprok Siompu pernah dinobatkan sebagai jeruk termanis pada kontes buah jeruk Nasional, beberapa kali disajikan pada upacara resmi di istana Negara, serta menjadi Jeruk Unggulan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 742/Kpts/TP.240/7/1997. Karakteristik yang dimiliki adalah faktor alam yang sangat sesuai dengan standar penanaman jeruk keprok, dan faktor manusia yang juga berpengaruh dari pembudidayaan yang dilakukan para petani yang masih sangat tradisional dan diwariskan secara turun temurun. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan belum optimal dalam melakukan upaya perlindungan berupa pendaftaran Indikasi Geografis, karena masih fokus pada pengembangan Jeruk Keprok Siompu yang sempat menurun. Kurangnya pemahaman Pemerintah daerah terkait HKI khususnya IG menjadi kendala, sehingga pendaftaran jeruk keprok Siompu bukan menjadi prioritas utama bagi Pemerintah daerah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Jeruk Keprok Siompu.