HAKIKAT KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PAPUA

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis dan menemukan harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia. 2) Untuk menganalisis dan menemukan implementasi penegakan hukum pidana terhadap penyelesaian secara Hukum Adat dalam perkara pidana pada Masyarakat Adat Papua. 3) Untuk menemukan konsep ideal dalam rangka menciptakan harmonsiasi antara hukum adat dengan hukum nasional dalam penyelesaian tindak pidana pada masyarakat adat Papua. Penelitian ini berbentuk socio legal research yaitu suatu tipe penelitian yang orientasinya tertuju pada aspek hukum dan aspek non hukum yakni bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum dikonsepsikan bukan hanya dalam dimensi normatif tetapi dikonsepsikan pula sebagai suatu gejala empirik yang dapat diamati dalam konteks realitasnya di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini mengkaji hukum baik dalam aspek law in books maupun dalam aspek law in action. Tujuan pokok penelitian tipe socio legal research adalah menguji apakah suatu aturan (postulat) normatif dapat atau tidak dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum dalam kenyataan (in concreto).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Harmonisasi antara hukum pidana adat dengan hukum nasional (KUHP) di Papua dalam perjalanannya telah terlaksana namun pada kasus tertentu masih terdapat tindak pidana yang diproses oleh pengadilan negeri padahal telah diputuskan oleh peradilan adat setempat sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum bagi masyarakat serta berpotensi terjadi konflik horizontal. 2) Implementasi hukum pidana adat di Papua dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yakni dengan menjatuhkan sanksi selain sanksi penjara namun realitas menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana adat ternyata pada umumnya tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku berdasarkan hukum nasional . 3) Konsep ideal dalam menciptakan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional di Papua harus dibuat dalam suatu regulasi/peraturan perundang-undangan yang mengatur penanganan perkara pidana adat yang terkategorisasi sebagai pidana adat di Papua melalui pendekatan Restorative Justice yang diperkuat dengan keterangan ahli.