PENDEKATAN BUDAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KEJAHATAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA YANG DITETAPKAN SEBAGAI KEJAHATAN TERORISME DI PAPUA

GRACESY PRISELA CHRISTY. Pendekatan Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata Yang Ditetapkan Sebagai Kejahatan Terorisme Di Papua.(dibimbing oleh Marthen Napang, Musakkir, dan Wiwie Heryani) Penelitian ini bertujuan untuk : 1.Untuk menemukan esensi dari penetapan status KKB sebagai Terroris 2.Untuk memahami pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh KKB di Papua. 3.Untuk menemukenali konsep penyelesaian konflik kelompok kejahatan kriminal papua sebagai terorisme. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penetapan status teroris yang diberikan oleh pemerintah bukanlah langkah yang tepat, jika dibandingkan dengan terorisme di Indonesia, beberapa unsur tidak terpenuhi seluruhnya sehingga penetapan status terorisme bukannya menyelesaikan konflik di papua namun hanya memperkeruh keadaan di papua itu sendiri; (2) Pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada KKB masih berupa pertanggungjawaban secara pidana dengan menggunakan KUHP sesuai dengan tingkat tindak pidana yang dilakukan, hal ini disebabkan karena belum adanya putusan pengadilan perihal penerapan hukum dalam penanggulangan kejahatan KKB, faktor lainnya adalah faktor politis, pemerintah tidak menginginkan kelompok KKB menjadi subjek Hukum Internasional dan adanya campur tangan negara lain berkaitan penanagan KKB: (3) Pendekatan Budaya hukum dan Kearifan lokal dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian konflik KKB di Papua, dengan pendekatan yang kental dengan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dialog dalam perumusan solusi bagi sumber konflik yang terjadi, sehingga penerapan penanggulangan dengan hard approach oleh militer tidak di perlukan lagi.